Puncak kasus COVID-19 varian Omicron diprediksi akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menkomarves RI) Luhut Binsar Pandjaitan.

Mengutip dari IDN Times, dalam keterangan yang ada tidak menyebutkan perkiraan jumlah kasus Omicron yang bakal terjadi di Indonesia. Prediksi tersebut disusun bersama sekitar 12 ahli dari berbagai bidang ilmu.

Baca juga: 4 Warga Tangerang Selatan Terkonfirmasi COVID-19 Varian Omicron

Maka dari itu, pemerintah mengimbau untuk segera dilakukan asesmen di sejumlah area perkantoran terkait jumlah maksimal kapasitas tampung pegawai.

"Pemerintah menyadari cepat atau lambat akan terjadi peningkatan kasus seperti yang terjadi kemarin, di mana telah menyentuh angka 1.054 per hari," ujar Luhut dalam keterangan pers mengenai evaluasi PPKM yang disiarkan melalui akun YouTube Kemenko Perekonomian, Minggu (16/1/2022).

Angka tersebut merupakan kasus harian COVID-19 yang terjadi pada 19 Oktober 2021 lalu. Luhut mengungkapkan, apabila ditelusuri lebih lanjut angka transmisi lokal tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan kasus pelaku perjalanan luar negeri.

Baca juga: Cara Cek Jadwal dan Tiket Vaksinasi Booster di Aplikasi PeduliLindungi

Upaya Pemerintah untuk Meminimalisasi Lonjakan Omicron

Melihat dampak varian Delta yang terjadi pada 2021 lalu, pemerintah akan melakukan berbagai upaya guna menekan penyebaran COVID-19 Omicron dengan cara sebagai berikut:

1. Mempercepat Pemberian Vaksin Booster di Jabodetabek

Mempercepat pemberian vaksin booster merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam menekan angka penyebaran varian Omicron. Pemerintah akan lebih dulu memfokuskan pemberian vaksin booster ke sejumlah wilayah Jabodetabek. Pasalnya, Ibu Kota diprediksi menjadi area pertama terjadinya lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron.

"Kami juga akan melakukan penegakan terhadap protokol kesehatan lebih massif. Persyaratan masuk ke fasilitas publik juga bakal diperketat. Hanya mereka yang sudah divaksinasi dua kali dapat beraktivitas di tempat publik," ujar Luhut.

2. Tetap Menerapkan PPKM

Luhut menegaskan, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih akan terus dilakukan. Hal tersebut diyakini menjadi solusi efektif untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19.

"Kami juga akan melakukan asesmen terhadap PPKM setiap minggunya, dan mengganti level untuk mengikuti perkembangan Omicron yang diprediksi meningkat sangat cepat ini," ujar Luhut.

Luhut menyebutkan, pemerintah telah bersiap apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 varian Omicron. Namun, hal tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah hal tersebut terjadi.

"Bila pemerintah siap, tetapi masyarakat tidak siap, maka itu juga akan menjadi masalah," ucap luhut.

3. Perkantoran Terapkan WFH

Menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo, Luhut meminta masyarakat untuk membatasi mobilitas. Dirinya menegaskan kepada masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan yang menyebabkan kerumuman apabila tidak mendesak.

"Sama dengan perkantoran, bila opsi WFH (work from home) masih bisa menjadi jalan untuk mencapai produktivitas, maka saya serahkan kepada pemimpin perusahaan untuk membuat asesmen sendiri," kata Luhut.

Dikutip dari Tempo.co, meski tidak bersifat wajib tetapi kebijakan tersebut dianggap dapat menekan angka penyebaran COVID-19 varian Omicron di Indonesia.

“Kalau WFH masih mampu mencapai tingkat produktivitas, kita serahkan pada pimpinan perusahaan untuk melakukan assesment sendiri. Saya imbau opsi tersebut diambil untuk menjaga kasus tetap terkendali,” ujar Luhut.

Selain menyarankan dilakukannya WFH, dirinya mengungkap Presiden Jokowi juga telah meminta kepada kementerian dan lembaga untuk tidak melaksanakan kegiatan rapat secara luring.

“Sebisa mungkin secara daring, tapi tidak melarang untuk ketemu,” tutup Luhut. (PAB)

Baca juga: Kenali Gejala Utama Omicron, Tetap Patuhi Prokes!