Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) merupakan surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden RI Soekarno, pada 11 Maret 1966 silam.

Surat ini berisi perintah yang ditujukan untuk Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Perintah yang dimaksud adalah mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu, yaitu dampak peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Hari dikeluarkannya Supersemar, ternyata menjadi awal kejayaan Soeharto. Pada Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai Pejabat Presiden menggantikan Soekarno berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967. Sejak saat itu, kejayaan Soeharto pun bertahan hingga 32 tahun lamanya.

Lalu, pada 11 Maret 1998, Soeharto kembali dilantik sebagai Presiden Indonesia untuk yang ketujuh kalinya. Kala itu, ia berpasangan dengan BJ Habibie yanh menjabat sebagai Wakil Presiden. Setelah dua bulan dilantik, Soeharto harus lengser dari kepemimpinannya.

Sebab, Indonesia saat itu dilanda oleh sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah Krisis Moneter 1998, sehingga masyarakat melakukan protes. Protes keras tersebut dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan aktivis. Demonstrasi besar-besaran pun terjadi, mereka menentang pengangkatan kembali Soeharto menjadi Presiden RI kala itu.

Akhirnya, kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun berakhir. Kemudian, ia menyerahkan jabatannya kepada BJ Habibie.

Misteri dan Teka-teki Supersemar

Hingga saat ini, misteri dan kontroversi dari isi Supersemar tak kunjung terkuak. Para saksi sejarah juga tidak meninggalkan pesan dan penjelasan mengenai Supersemar, satu per satu dari mereka telah wafat. Menurut informasi yang beredar, Supersemar tidak hanya ada satu versi saja. Sehingga, apa yang diperintahkan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto belum terkuak dengan pasti.

Hingga 2013, sudah ada empat versi Supersemar yang disimpan oleh pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keempat versi tersebut berasal dari tiga instansi, yakni 1 versi dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, 1 versi dari Akademi Kebangsaan, dan 2 versi dari Sekretariat Negara (Sekneg). Supersemar yang menjadi pegangan selama Orde Baru adalah versi pertama dari Puspen TNI AD.

"Dari bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (Labfor) Mabes Polri, semuanya dinyatakan belum ada yang orisinal, belum ada yang autentik. Dari segi historis, perlu dicari terus di mana Supersemar yang asli itu berada," kata mantan Kepala ANRI, M. Asichin dikutip dari www.menpan.go.id.