Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar melihat masih banyak tumpang tindih dalam sistem hirarki tata kelola pemerintahan antara Pusat dengan daerah. Hal ini dinilainya menjadi salah satu faktor yang menghambat kinerja pemerintah dalam menghadapi revolusi 4.0. Sebagai contoh, hambatan kinerja tersebut terjadi pada proyek pembangunan infrastruktur yang terlalu panjang rantai koordinasinya, sehingga memperlambat realisasi pembangunan daerah.

“Contohnya saja jalan yang ada di depan Puspiptek, kita tahu jalan itu kecil dan sangat krodit lalu lintasnya, lalu dengan sistem yang masih zaman old itu, bagaimana cara melebarkannya,” ucap Zaki pada (4/4/2019) dikutip dari tangerangnews.com. Dirinya juga menambahkan, jalan tersebut sampai saat ini belum juga dilebarkan, lantaran koodirnasi antar pemerintah yang cukup kompleks.

Pembangunan tersebut harus mempunyai koordinasi dari Kementrian Menristekdikti, dilanjutkan Kementrian Keuangan, Kementrian PUPR. Tidak lupa dengan Pemerintah Provinsi Banten, padahal jalan tersebut juga sudah layak untuk dilebarkan. Maka dari itu, menurutnya, harus ada terobosan yang bisa meringkas semua itu.

Sampai akhirnya pembanguan jalan di depan Puspitek yang menghubungan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat bsia segera terealisasikan. “Harus ada terobosan dari pemerintah pusat juga, kita akan hadapi revolusi 4.0, harus ada hal-hal mudah yang dapat meringkas koordinasi pemerintahan dan tetap tidak menyalahi aturan,” tambahnya.