Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan memastikan seluruh warga Kota Tangerang Selatan tetap bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Pasalnya, pada APBD tahun 2019, DPRD Tangsel sudah mengganggarkan Rp. 136 miliar untuk seluruh warga yang tidak tercover program Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan.

Sesuai Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, anggaran Rp. 136 miliar tersebut rencananya akan dialokasikan untuk jaminan kesehatan bagi warga Kota Tangsel yang belum masuk dalam program BPJS Kesehatan.

“Ada sekitar 488 warga Kota Tangerang Selatan belum tercover UHC BPJS Kesehatan. Maka nya dengan anggaran Rp. 136 miliar ini, kita menginginkan semua penduduk Tangsel lebih terjamin BPJS Kesehatan,” ucap Wakil Ketua III DPRD Kota Tangsel Amar (31/1/2019) dikutip dari tangerangselatankota.go.id. Dengan adanya alokasi anggaran kesehatan tersebut, Amar berharap, pemerintah daerah diminta untuk secepatnya mensosialisasikan lebih luas lagi kepada masyarakat tentang aturan atau mekanisme untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangsel Deden Deni menjelaskan, sebanyak 472.569 lebih warga Tangsel akan mendapatkan KIS-PBI (Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran) atau 37,54 persen tambahan kepesertaan sebagai tindak lanjut tercapainya UHC. “Jumlah penduduk Tangsel dikurangi yang sudah menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan dan jumlahnya sekitar 470 ribu lebih penduduk Tangsel yang akan mendapat PBI. Jadi itulah yang kita anggarkan untuk tahun depan,” ucapnya.