Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa PPKM darurat resmi diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Hal tersebut telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam upaya menekan laju penularan virus Covid-19.

"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," ujarnya di Hotel University Club (UC) UGM, Sleman, DI Yogyakarta, seperti yang dikutip dari Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Dirinya mengatakan bahwa perpanjangan PPKM ini memang mengambil banyak risiko, namun Presiden Jokowi tetap mengambil keputusan tersebut dengan menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga untuk menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dan penyaluran bantuan sosial.

Muhadjir juga mengatakan bantuan sosial tersebut tak mungkin hanya ditanggung oleh pemerintah sendirian tapi juga atas bantuan gotong-royong masyarakat dan sejumlah instansi lainnya.

"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor akan membantu mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," jelasnya.

Baca Juga : Selama PPKM Darurat, Lampu Jalan di Tangsel Dipadamkan

Ia juga meminta masyarakat agar tetap berinisiatif untuk saling membantu satu sama lain dan meminta inisiatif dukungan dari berbagai pihak seperti instansi pendidikan dan lainnya.

"Saya mohon juga ada gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini. Untuk saling membantu, saling bergandeng tangan, saling mengulurkan tangan," ucapnya.

Namun lebih dari pada itu, dirinya berharap agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan karena seketat dan selama apapun perpanjangan PPKM darurat ini tidak akan efektif bila masyarakat masih terus melanggar prokes.

"Protokol kesehatan adalah nadi yang paling utama di dalam upaya kita menangani Covid-19," katanya.

Dirinya juga menyebut bahwa negara saat ini sedang menghadapi musuh besar dan meski tak dideklarasikan namun sesungguhnya negara sedang menghadapi situasi darurat. Untuk itu dirinya meminta kerja sama seluruh pihak agar pandemi ini dapat segera teratasi.

Baca Juga : Ribuan Pelajar Kota Tangerang dan Tangsel Jalani Penyuntikan Vaksin Sinovac

"Saling bantu saling bergandeng tangan mengulurkan tangan termasuk sedekah masker. Karena bagaimanapun bagi masyarakat di bawah, masker adalah barang mahal, tidak mungkin kita meminta kesadaran tanpa ada upaya membantu mereka," tuturnya.

Sebelumnya pemerintah menetapkan PPKM darurat Jawa-Bali ini berlangsung pada 3-20 Juli 2021 dan Menko Marves Luhut B Pandjaitan yang diminta untuk mengawal PPKM darurat Jawa-Bali tersebut diminta mengevaluasi pelaksanaannya.

"Kemarin Presiden minta saya untuk evaluasi. Saya janji pada Presiden besok atau nanti sore akan kami laporkan cara bertindak apa yang kita lakukan dengan data-data yang ada," jelasnya dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, seperti yang dikutip dari cnnindonesia.com, Kamis (15/7/2021). (WAF)